Gelora Melawan Arus

Oleh: Erizal

Berdirinya Partai Gelora Indonesia itu sendiri adalah akibat melawan arus, bukan mengikuti arus. Melawan ketidakpastian baik dalam skala internasional, nasional, maupun skala lokal. Termasuk juga, skala individual dan keluarga.

Jadi, wajar kalau setelah berdiri, partai ini lebih berani melawan arus, daripada mengikuti arus. Ini karena memang ada yang diperjuangkan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Bukan asal lawan tanpa konsep. Pokoknya, asal beda.

Lihatlah, partai-partai di DPR setuju saja, agar masa jabatan kepala desa dijadikan 9 tahun. Karena, ini tahun politik dan partai-partai perlu dukungan Kades. Minimal, tak menghambat. Tapi, Partai Gelora berani menolak dan tegas.

Publik mendukung karena penambahan masa jabatan itu bukanlah solusi bagi kemakmuran desa. Justru bisa menjadi sumber konflik baru. Menambah anggaran desa, peningkatan SDM, Pusat yang tak setengah hati, itulah solusinya.

Saat muncul wacana kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup, Partai Gelora langsung menolak. Padahal, ada kebaikannya bagi Partai Gelora. Setelah itu, baru ditolak 8 parpol DPR. Publik tahu, sebenarnya tidak semua menolak.

Soal PT nol persen, kembali Pemilu dipisah jika tetap pakai PT-PT-an, sudah lebih awal ditolak Partai Gelora, bahkan maju ke judicial review ke MK. Partai Gelora selalu di depan. Tak sekadar menjadi pak turut layaknya partai baru lainnya.

Ke depan, entah apa lagi yang hendak dilawan Partai Gelora? Tak aneh, dalam usianya yang baru seumur jagung, diisukan macam-macam. Anehnya, isu itu bukan mengkerdilkan Partai Gelora, justru terkesan seperti membesarkan.

FAHRI DAN DESA

Oleh: Erizal

Fahri Hamzah memang kontroversial. Ia berani dan pionir. Kepala desa se-Indonesia berdemo minta perpanjangan masa jabatan jadi 9 tahun, Presiden Jokowi melalui Budiman Sudjatmiko, menyatakan setuju, ia malah berani tak setuju.

Ia tak takut ancaman kepala-kepala desa yang berdemo itu, bahwa apabila ada partai yang tak setuju dengan tuntutan itu, maka partai itu tak akan dipilih di desa-desa. Ancaman itu efektif membuat partai-partai ciut, termasuk Presiden.

Tapi, tidak dengan Fahri. Ia menolak dan tampil dengan konsep baru. Antara lain, penambahan anggaran buat desa, termasuk insentif untuk kepala desa sebab mereka pejabat yang dipilih. Masa depan desa ialah masa depan Indonesia.

Buat apa masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, malah bisa pula 3 periode, jadi 27 tahun, tapi rakyat desanya tak kunjung sejahtera dan makmur? Justru akan menjadi sumber konflik, karena segelintir orang berkuasa terlalu lama.

Apalagi APBD/APBN itu disusun sekali 5 tahun. Seharusnya, masa jabatan apa pun, termasuk kepala desa, cukup 5 tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali, 5 tahun lagi. Aturan kini, masa jabatan kepala desa 6 tahun, itu telah melebihi. Dan bisa pula dipilih kembali 2 kali, 18 tahun.

Lagian, esensi demokrasi itu ialah pembatasan masa jabatan. Kalau sampai 9 tahun dan bisa pula 3 periode, 27 tahun, kenapa tak seumur hidup saja? Apakah menjamin desa bisa maju? Justru bisa sebaliknya, jika terpilih kepala desa yang tak kompeten. Itulah poin Fahri Hamzah.

Kalau saya jadi Presiden. Langkah pertama adalah memperbaiki tatanan demokrasi yang sehat dan melakukan reformasi total soal konstitusi negara.

Melakukan reformasi total bidang hukum, terlebih tentang undang undang pemilu. Agar tidak menciptakan partai menjadi dewa dan menghina masyarakat dengan politik uang.

Menjamin demokrasi yang sehat kepada semua golongan tanpa kecuali. Menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat tanpa kecuali sesuai aturan konstitusi yang tegak.

Termasuk dalam hal kebebasan ini juga adalah, perlu nya menghapus pasal pasal penghinaan presiden. Dan pasal pasal karet lainnya dalam UU ITE.

Termasuk juga mengaktifkan lagi organisasi FPI. FPI tidak melanggar konstitusi, FPI adalah produk lokal yang sangat Indonesia.

Kalau HTI lain lagi, HTI produk luar yang memerlukan jalan panjang pembinaan agar bisa diterima kembali di NKRI.

Soal HTI sebenarnya sudah banyak saya bahas di berbagai tulisan saya soal geopolitik internasional.

Tapi soal FPI, wajib di aktifkan kembali. Bahkan pelanggaran HAM terhadap FPI wajib diusut tuntas.

Negara tidak bisa berdiri diatas aib pelanggaran HAM. Karena itu akan terus menjadi duri dalam daging dalam negara demokrasi.

Jika saya Presiden, bukan hanya FPI yang akan dihidupkan kembali. Tapi saya menjamin demokrasi bisa dirasakan oleh semua rakyat terutama kaum muslim mayoritas di negeri ini.

TZU